Aksi 100% Pro Rakyat, Minta Disbun Sumsel Profesional

Palembang, sinerginkri.com | Lagi-lagi masalah dugaan korupsi disalah satu Kabupaten Sumatera Selatan menjadi daftar panjang laporan puluhan massa yang tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), guna mempertanyakan dana Replanting dari BPDP-KS Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) tahun 2019-2020.

Hal ini terungkap dalam orasi LSM 100 persen pro rakyat dihalaman kantor Dinas Perkebunan Sumsel Senin (10/1/22).

Rahmat Hidayat Koordinator aksi didampingi Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, pihaknya menyayangkan program tersebut diduga dimanfaatkan oleh ulah tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab, bahwa adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi pada praktek tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Kami meminta Kadisbun Sumsel dan seluruh Kadisbun di Kabupaten/Kota se Sumsel yang wilayahnya sedang melaksanakan kegiatan Replanting untuk tegak lurus, profesional dan tidak bermain dalam pengelolaan dana tersebut,” ujar Rahmat Hidayat dalam orasinya di Disbun Sumsel.

Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya juga mendesak kepada Tim Penyidik Pidkor Subdit III Direskrimsus Polda Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa. Pengurus KUD Subur Makmur Desa Muara Harapan Kecamatan Rambang Niru.

“Kami juga meminta pihak Polda Sumsel, untuk memanggil pengurus KUD Jasa Sepakat Desa Air Nau, pengurus KUD Serasan Mulya Desa Sido Mulyo Kecamatan Gunung Megang, pengurus KUD Tunggal Perkasa Desa Harapan Jaya, Disbun Kabupaten Muara Enim, dan Kepala Desa (Kades) Muara Harapan, Desa Air Nau, Desa Sido Mulyo serta Desa Harapan Jaya,” ucapnya.

Rahmat menyebut, bahwa pihaknya mendukung Polda Sumsel dan Disbun Sumsel untuk serius dan tidak main – main dalam menangani perkara kasus indikasi penyimpangan dana Replanting tahn 2019-2020 pada Disbun Kabupaten Muara Enim.