Manajemen ASN merupakan salah satu fokus utama KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang tengah berlangsung. Lembaga anti rasuah itu mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi dijalankan tanpa intervensi politik, tanpa titipan, dan bebas dari konflik kepentingan

Pihaknya juga secara intensif melakukan pendampingan sekaligus pengawasan kepada pemerinrah daerah termasuk Pemkab Bekasi melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

KPK terus mendorong agar proses seleksi jabatan ASN di pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara transparan, bebas dari konflik kepentingan serta berintegritas, ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada Awak Media

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Acungkan Jempol Terhadap Sikap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Secara Tegas tidak Ada Titipan Jabatan Di Pemda Kabupaten Bekasi dari Jabatan Sekda,Dinas Serta Hingga Kepala Sekolah.